Perkembangan pariwisata Indonesia selama
beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masuknya
sektor pariwisata sebagai salah satu dari 5 (lima) sektor prioritas pembangunan
nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017
yaitu sektor pangan, energi, maritim, pariwisata, kawasan
industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Dalam KEK
sendiri juga terdapat KEK Pariwisata, seperti KEK Tanjung Lesung, yang
menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan pariwisata
nasional.
Saat ini pengembangan pariwisata
Indonesia difokuskan pada amenitas dan aksesibilitas
terutama infrastruktur bandara, penerbangan langsung, transportasi
darat ke obyek wisata, maupun pelabuhan cruise dan yacth. Pemerintah Indonesia
berusaha agar di tiap-tiap destinasi wisata, terutama 10 destinasi wisata
prioritas pemerintah memiliki bandara internasional, dihubungkan jalan tol dan
jalur kereta api, serta memiliki fasilitas pelabuhan yang
berstandar internasional.
Selama ini, Jakarta, Yogyakarta, dan
Bali menjadi baromerter kegiatan pariwisata nasional, sehingga menjadi sasaran
para investor untuk mendirikan hotel, restoran/rumah makan dan usaha jasa
pariwisata lainnya. Namun, sebenarnya banyak wilayah lain yang mulai mengalami
pertumbuhan pariwisata cukup pesat seperti, Sumatera Utara dengan Danau Toba,
Sulawesi Tenggara dengan Wakatobi, Papua Barat dengan Raja Ampatnya, serta
beberapa wilayah potensial lainnya. Selain itu, saat ini mulai marak adanya
penyelenggaraan beberapa kegiatan di bidang jasa
pariwisata, misalnya semakin meningkatnya restoran/rumah makan,
paket tour wisata, peningkatan pemakaian hotel seperti seminar, rapat, lokakarya
dan kegiatan MICE lainnya.
Namun saat ini data mengenai usaha jasa
pariwisata masih dirasa minim. Data penyedia jasa pariwisata yang tersedia
hingga saat ini dianggap masih belum up
to date, sehingga dipandang perlu untuk melakukan kegiatan pengumpulan
data/informasi kembali mengenai berbagai karakteristik
penyedia jasa pariwisata.
Updating data dilakukan dengan mengambil data-data administratif
yang tersedia diberbagai instansi/lembaga seperti Dinas Pariwisata,
BKPMD, dan lain-lain. Dalam rangka untuk memperoleh hasil yang lebih
efektif, maka data-data administratif dari berbagai instansi/lembaga tersebut
perlu dilakukan updating atau pengecekan lapangani terkait keberadaan penyedia
jasa pariwisata dimaksud.
Updating atau pemutakhiran Direktori
Usaha Jasa Pariwisata bertujuan untuk memelihara tersedianya informasi
keberadaan usaha penyedia jasa pariwisata yang masih aktif yang berguna sebagai
kerangka sampel berbagai survei
sekaligus bermanfaat untuk keperluan lain terkait Statistik
Pariwisata.
Di Kabupaten Banjarnegara, kegiatan Updating atau pemutakhiran Direktori
Usaha Jasa Pariwisata diawali dengan briefing petugas yang dilaksanakan pada tanggal 10Maret 2021 di
ruang meeting lantai 2 BPS Kabupaten Banjarnegara . Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Fungsi Statistik Distribusi.
Updating atau pemutakhiran Direktori Usaha Jasa Pariwisata ini juga dibarengi
dengan tagging untuk wilkerstat.
![](https://banjarnegarakab.bps.go.id/backend/fileMenu/Updating-Direktori-Usaha-Jasa-Pariwisata-2021-4.png)