Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Banjarnegara 2021

Kecenderungan konsumen di PST BPS Kabupaten Banjarnegara dalam menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dan sebagian besar menggunakan data BPS sebagai data utama bagi kegiatan yang dilakukan, dengan persentase mencapai 88,24%. Sedangkan, 11,76% konsumen memanfaatkan data BPS bukan sebagai rujukan utama, atau dapat dikatakan bahwa konsumen tersebut menggunakan data BPS hanya sebagai informasi pendukung kegiatan yang dilakukan.Konsumen PST BPS Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh konsumen berumur 16-65 tahun yang terbagi menjadi lima kelompok umur. Konsumen terbanyak adalah konsumen berumur 36-45 tahun (35,29%), disusul konsumen berumur 46-55 tahun (26,47%), konsumen berumur 16-25 tahun (23,53%) dan konsumen berumur 26-35 tahun (14,71%). Dominasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia produktif (15-64 tahun), yaitu orang-orang yang masih dapat belajar dan bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Sementara itu, tidak ada konsumen berumur kurang dari 16 tahun maupun yang berumur lebih dari 65 tahun yang meminta data di PST BPS Kabupaten Banjarnegara.
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/Customer Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS. Nilai IKK untuk PST BPS Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 adalah sebesar 86,16 yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Banjarnegara masuk kategori Sangat Baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen di PST BPS Kabupaten Banjarnegara semakin puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PST BPS Kabupaten Banjarnegara.
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh BPS. IPAK dari yang dihasilkan dari SKD 2021 sebesar 90,83. Apabila IPAK semakin mendekati angka 100, semakin baik perilaku anti korupsi diterapkan pada PST BPS. Manfaat dari IPAK ini adalah untuk mendapatkan gambaran persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan data dan informasi statistsik oleh BPS.