Updating Direktori Usaha Jasa Pariwisata 2021

Perkembangan pariwisata Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masuknya sektor pariwisata sebagai salah satu dari 5 (lima) sektor prioritas pembangunan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 yaitu sektor pangan, energi, maritim, pariwisata,  kawasan  industri  dan kawasan  ekonomi  khusus  (KEK). Dalam KEK sendiri juga terdapat KEK Pariwisata, seperti KEK Tanjung Lesung,  yang menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh  untuk mengembangkan pariwisata nasional.

Saat ini pengembangan pariwisata Indonesia difokuskan pada amenitas  dan  aksesibilitas  terutama  infrastruktur  bandara, penerbangan langsung, transportasi darat ke obyek wisata, maupun pelabuhan cruise dan yacth. Pemerintah Indonesia berusaha agar di tiap-tiap destinasi wisata, terutama 10 destinasi wisata prioritas pemerintah memiliki bandara internasional, dihubungkan jalan tol dan jalur kereta api, serta memiliki fasilitas pelabuhan  yang  berstandar internasional.

Selama ini, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali menjadi baromerter kegiatan pariwisata nasional, sehingga menjadi sasaran para investor untuk mendirikan hotel, restoran/rumah makan dan usaha jasa pariwisata lainnya. Namun, sebenarnya banyak wilayah lain yang mulai mengalami pertumbuhan pariwisata cukup pesat seperti, Sumatera Utara dengan Danau Toba, Sulawesi Tenggara dengan Wakatobi, Papua Barat dengan Raja Ampatnya, serta beberapa wilayah potensial lainnya. Selain itu, saat ini mulai marak adanya penyelenggaraan beberapa  kegiatan  di  bidang  jasa  pariwisata,  misalnya  semakin meningkatnya restoran/rumah makan, paket tour wisata, peningkatan pemakaian hotel seperti seminar, rapat, lokakarya dan kegiatan MICE lainnya.

Namun saat ini data mengenai usaha jasa pariwisata masih dirasa minim. Data penyedia jasa pariwisata yang tersedia hingga saat ini dianggap masih belum up to date, sehingga dipandang perlu untuk melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi kembali mengenai berbagai   karakteristik   penyedia   jasa   pariwisata.   Updating   data dilakukan dengan mengambil data-data administratif yang tersedia diberbagai instansi/lembaga seperti Dinas Pariwisata,  BKPMD,  dan lain-lain. Dalam rangka untuk memperoleh hasil yang lebih efektif, maka data-data administratif dari berbagai instansi/lembaga tersebut perlu dilakukan updating atau pengecekan lapangani terkait keberadaan penyedia jasa pariwisata dimaksud.

Updating atau pemutakhiran Direktori Usaha Jasa Pariwisata bertujuan untuk memelihara tersedianya informasi keberadaan usaha penyedia jasa pariwisata yang masih aktif yang berguna sebagai kerangka   sampel   berbagai   survei   sekaligus   bermanfaat   untuk keperluan lain terkait Statistik Pariwisata.

Di Kabupaten Banjarnegara, kegiatan Updating atau pemutakhiran Direktori Usaha Jasa Pariwisata diawali dengan briefing petugas yang dilaksanakan pada tanggal 10Maret 2021 di ruang meeting lantai 2 BPS Kabupaten Banjarnegara . Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Fungsi Statistik Distribusi. Updating atau pemutakhiran Direktori Usaha Jasa Pariwisata ini juga dibarengi dengan tagging untuk wilkerstat.