Pada hari Selasa (06/04) telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional tertentu oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Palantikan ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting dan diikuti oleh BPS Banjarnegara serta BPS Kab/Kota lainnya. Pejabat yang dilantik merupakan pejabat yang telah melalui proses inpassing/penyesuaian dalam jabatan fungsional tertentu, diantaranya jabatan fungsional pengadaan barang jasa, fungsional pengelola pengadaan barang jasa, fungsional analis pengelolaan keuangan APBN, fungsional pranata keuangan APBN, dan fungsional statistisi.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono dan disaksikan oleh jajaran BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab/Kota dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan (prokes). Salah satu pegawai yang dilantik pada acara tersebut akan mengemban tugas sebagai pejabat fungsional pranata keuangan APBN di BPS Banjarnegara.
Kepala BPS Jawa Tengah menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum optimal, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Beliau berpesan kepada pejabat fungsional yang akan mengemban tugas sebagai analis pengelolaan keuangan APBN dan pranata keuangan keuangan APBN untuk memperbaiki administrasi keuangan menjadi lebih baik, lebih rapi, lebih tertib, dan tercatat dengan baik agar memiliki kesiapan pada saat pemeriksaan keuangan oleh inspektorat BPS dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Beliau menekankan bahwa pejabat fungsional harus mampu bekerja sama (people agility), beradaptasi dengan segala perubahan (change agility), tetap berprestasi dalam kondisi apapun (result agility), bertahan dalam tatanan mental (mental agility), mampu mempelajari dan memahami pengetahuan baru dengan cepat (learning agility).
Selamat bagi pejabat yang telah dilantik. Semoga pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPS Jawa Tengah (khususnya BPS Banjarnegara, red) menjadi lebih baik dan efisien serta tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mari kita bersama-sama mengawal proses reformasi birokrasi yang sedang berlangsung sehingga akan menciptakan iklim demokrasi yang baik guna menciptakan tata kelola kenegaraan yang lebih baik (good governance).
